Blog Post

blog post

TENGGARONG –Bupati  Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari, Senin ( 27/3 ) membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah  (RKPD)  Kutai Kartanegara 2018, dengan  tema Pengembangan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif dengan daya dukung pemerataan infrastruktur dan pemanfaatan potensi daerah secara terpadu, di Aula Bappeda Tenggarong.

 

Musrenbang RKPD Kutai Kartanegara digelar dalam rangka menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan daerah propinsi, selain untuk mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten, serta guna menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah serta pendanaannya.

 

Bupati  Kukar Rita Widyasari mengatakan saat ini pemerintah daerah memasuki dinamika pembangunan yang cukup kompleks sebagai dampak dari globalisasi.  Pelemahan ekonomi global telah berpengaruh kepada perekonomian nasional, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Permasalahan pembangunan saat ini  juga semakin rumit dengan adanya isu defisit anggaran dan melemahnya kapasitas fiskal daerah yang diakibatkan menurunnya dana bagi hasil secara drastis. Hal ini menurut Rita menjadi tantangan tersendiri bagi Kukar untuk lebih terpacu menjadi maju dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pengembangan sektor–sektor unggulan serta mengoptimalkan sumberdaya lokal secara lebih optimal.

 

“Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2018 merupakan momentum yang penting, karena memasuki tahun kedua dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Kukar. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, dalam meningkatkan akselarasi pembangunan guna mendukung pencapaian visi  Gerbang Raja II yaitu terwujudnya Kabupaten Kukar yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan,” ujar Rita. Ia juga meminta nantinya ada sinkronisasi antara tujuan dan sasaran jangka menengah nasional dengan tujuan sasaran jangka menengah daerah sebagai dasar penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.  

 

“Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah harus tercipta keselarasan antara rencana pembangunan jangka menangah baik RPJMN Tahun 2015 – 2019 sebagai dasar penyusunan RKP Tahun 2018, serta RPJMD Propinsi Kaltim 2013 – 2018, serta RPJMD Kabupaten Kukar Tahun 2016 – 2021 yang menjadi dasar penyusunan RKPD Kukar Tahun 2018 sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, “ kata Rita

 

Ia juga mengatakan bahwa paradigma perencanaan pembangunan tahun 2018 mengalami perubahan, dimana mainset money follow funcion harus dirubah menjadi money follow program yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Proses musrenbang harus lebih focus pada program atau kegiatan yang berkualitas, terukur dan memiliki nilai strategis, serta memberikan manfaat kepada masyarakat, “ungkapnya. Hadir selaku narasumber Kasub Direktorat Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral Kementerian PPN/Bappenas Afwandi, Kepala Bappeda Propinsi Kaltim Zairin Zain, dan  Kepala Bappeda Kukar Wiyono. (Medsi 04 ).

  • Share This Story

Komentar (0)

Leave a comment