Blog Post

blog post

MAKASSAR -Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menghadiri kegiatan Workshope Pemantapan Pemeriksaan dalam rangka entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016, yang diselenggarakan olehPerwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Timur di Hotel Grand Clarion Makasar Ujung Pandang, Rabu  (29/3). Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Anggota VI  BPK RI Prof  Dr Bahrullah Akbar MBA,  ditandai dengan pemukulan gong. Selaku narasumber pada kegiatan tersebut Anggota III BPK RI Prof Dr Eddy Mulyadi Soepardi yang menyampaikan tentang quasai Yudicial Pemeriksaan LKPD,

 

Staf Ahli Kemendagri RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs Hamdani MM Msi menyampaikan tentang Regulasi dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam penyusunan LKPD,  dan wakil Ketua KPK RI Drs Saut Situmorang MM judul isu terkait LKPD deteksi Fraud dalam LKPD.

 

Auditor Utama KN VI BPK RI Sjafrudin Mosii mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pemeriksaan keuangan serta memberikan opini atas laporan keuangan dari pemerintah daerah. Ditambahkannya BPK juga melaporkan hasil  pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan laporan hasil pemeriksaan LKPD tersebut berdasarkan kepatuhan terhadap perundang–undangan. “Kegiatan ini berlangsung selama dua hari pada hari pertama diikuti oleh gubernur, bupati dan walikota, sedangkan dihari kedua diikuti oleh kepala inspektorat dan kepala badan/dinas keuangan Se- Indonesia Timur,” ujar Sjafrudin Mossi yang juga ketua panitia pelaksana. 

 

Sementara itu Bupati Kukar Rita berharap kegiatan yang digagas BPK RI ada tindak lanjutnya, tidak berhenti sampai hari itu saja. Menurutnya kegiatan tersebut sangatlah penting,   karena berisikan tentang panduan kepada kepala daerah dalammenyampaikan pelaporan keuangan pemerintah daerah, apalagi pelaporan keuangan merupakan cerminan kinerja pemerintah daerah. “Kegiatan ini sangatlah penting dan merupakan amanat pemerintah untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah,sehingga  pejabat daerah bebas dari  berbagai masalah hukum,” jelas Rita Widyasari. ( Medsi 04 ).

  • Share This Story

Komentar (0)

Leave a comment